Kabupaten Barru, Juara Dunia Udang Vannamei

Bersama 13 Menteri, SBY menyaksikan usaha tambak udang vannamei yang berhasil memecahkan rekor dunia, dengan produksi 180 ton per hektar per musim. Prestasi yang diraih Kabupaten Barru pada tahun 2012 itu berhasil mengungguli pemegang rekor sebelumnya, Meksiko yang mampu memproduksi udang vannamei 80 ton per hektar. Keberhasilan kabupaten di pesisir barat Sulawesi Selatan ini pantas dijadikan referensi bagi daerah lain di tanah air, khususnya dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dengan pengembangan usaha budidaya tambak udang, Kabupaten Baru berhasil menekan angka kemiskinan. Saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barru berjumlah 14 ribu KK, atau 9,26 persen. “Kami berada di peringkat ketiga tersedikit jumlah penduduk miskinnya. Hal itu merupakan buah dari usaha tambak udang karena akan mempengaruhi pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” ujar Bupati Barru Andi Idris Syukur dalam percakapan dengan tim Kementerian PANRB di kediamannya, awal Maret silam.

Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menyedot perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyempatkan diri berkunjung ke daerah tersebut Februari 2014 lalu.
Bupati menyadari betul bahwa daerahnya dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, yakni lahan pesisir yang potensial untuk tambak. Potensi itu harus dimanfaatkan secara optimal. “Indonesia tidak sulit untuk menjadi juara dunia udang, karena luas pesisirnya mencapai 1,22 juta hektare,” tambah Andi Idris Syukur.
Pemkab Barru memang sejak lama fokus untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya melalui usaha tambak udang. Sejumlah langkah terobosan dilakukan, mulai dari penyediaan induk unggul yang terjamin, pakan bermutu yang harganya ekonomis, pengembangan teknis budidaya yang terus menerus dilakukan melalui riset dasar dan terapan. Selain itu, sertifikasi juga digalakkan untuk mendorong kepastian dan kestabilan produksi, serta pengurangan biaya infrastruktur dan perbaikan kesulitan energi dengan perbaikan infrastruktur dari pemerintah. 
Langkah-langkah Pemkab dalam pengembangan tambak udang itu juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu antara lain dilakukan dengan penyediaan sarana produksi, seperti benih, pakan, dan probiotik pestisida untuk pembersihan lahan dari bahan alami yang sudah disediakan. Petani tambak tinggal pakai dalam budidaya udangnya. Selain itu, penerapan biosekuriti secara maksimal sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran hama dan penyakit udang. “Ini bukti para petambak sudah memahami teknologi yang diberikan pemerintah. Keberhasilan ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar,” ujar Kabid Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru, Lasminati.
Lasminati menuturkan, pencapaian panen besar tersebut didukung pola budidaya para petambak yang disiplin dan menggunakan sentuhan teknologi. Pihaknya memberikan pendampingan, terkait cara menerapkan biosekuriti untuk mencegah penyakit, mulai dari pengolahan dasar tambak, alur keluar masuk air tambak, sampai sistem pengelolaan air tertutup. “Penggunaan probiotik harus hati-hati. Perlakuan probiotik di tambak yang tidak higienis berpeluang mengkontaminasi bakteri lain atau virus yang dapat bereaksi dan bisa mengeluarkan toksin,” ujarnya.
Semua itu dilakukan demi untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan produksi udang. Jika kualitas udang baik, maka daya saingnya juga tinggi. Pendekatan lebih pada ke sanitasi, nutrisi, dan cara budidaya yang baik. Artinya kualitas udang lebih terjamin kesehatan dan higienitasnya.
Dalam tambak udang dikenal dengan tiga cara, yakni tradisional, menengah atau middle, dan supra intensif. Ketiga sistem budidaya udang tersebut diterapkan dalam budidaya tambak udang vannamei, karena dalam dua bulan sudah bisa dipanen. Berbeda dengan jenis udang biasa, atau udang windu yang empat sampai lima bulan baru bisa dipanen.
Ketua Kelompok Tani Harapan Syamsuddin mengakui, pemerintah sangat membantu para petani tambak. Mulai dari menyiapkan bibit, pakan, sampai pestisida yang akan dipakai untuk membersihkan tambak. “Dulu petani beli sendiri, sekarang pemerintah yang menyediakan,” imbuhnya.
Ketua kelompok sejak tahun 2009 ini juga mengaku, Dinas Perikanan Budidaya sering juga datang ke lapangan untuk membantu sosialisasi pembudidayaan tambak, menyediakan fasilitas, sampai penyuluhan SDM petani tambak.
Syamsuddin mengungkapkan, untuk sistem budidaya secara menengah atau middle, memerlukan modal sekitar Rp100 juta sampai 150 juta rupiah per hektar. Tapi kalau modal untuk sistem budidaya secara supra intensif, dapat mencapai milyaran rupiah. Sistem menengah dan supra intensif sama-sama menggunakan teknologi dalam perkembangan budidaya udang.
Pengelolaan tambak udang harus telaten dan disiplin. Misalnya dalam mengendalikan limbah organik, setiap enam jam sekali dilakukan pembuangan limbah secara mekanik, sehingga kotoran udang tidak berada di dalam tambak dalam waktu yang lama.
Di samping itu, petambak juga harus menjaga ketersediaan oksigen melalui kincir, turbo jet, atau blower. “Ini berguna untuk menyemprot udang yang kepanasan dan untuk mengendalikan suhu air agar tidak terjadi perbedaan besar antara suhu siang dan malam hari.
Namun aplikasi budidaya ini diakui masih menjadi tantangan bagi para petambak untuk dapat dikembangkan secara lebih luas. Dengan teknologi dan modal yang cukup besar, masih banyak masalah yang harus dihadapi. Antara lain, infrastruktur di daerah seperti jalan, listrik, pelabuhan, serta irigasi. Belum lagi sistem logistik di daerah yang belum efisien, serta dukungan pembiayaan perbankan yang belum sepenuhnya mendukung usaha tambak.
Lasminati berharap, teknologi ini setidaknya bisa menjadi inspirasi bagi kalangan akademisi sehingga bisa ditindaklanjuti lebih jauh dan bisa didapatkan hasil yang lebih memuaskan. Sedangkan bagi kalangan pelaku usaha, hal ini dapat dipandang sebagai peluang usaha serta alternatif perluasan usaha. 
Meskipun budidaya udang merupakan salah satu andalan Kabupaten yang telah meraih tujuh piala adipura berturut-turut, namun Bupati Andi Idris Syukur tidak melupakan sektor lain. Kedepan, Pemkab berencana membangun terminal BBM, pabrik semen, pelabuhan yang besar, dan stasiun kereta api. “Saya tidak meninggalkan kontribusi dari pertanian dan perikanan, namun hal itu harus diimbangi dengan peningkatan sektor perindustrian dan jasa, mengikuti perkembangan jaman,” ungkapnya.
KP3M Barru, Finalis UNPSA 2014
Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit pelayanan publik yang go international. Dari 9 inovasi yang masuk putaran kedua United Nation Public Services Award (UNPSA), KP3M Barru masuk final bersama dengan empat unit pelayanan publik lain dari tanah air.
Prestasi itu sejalan dengan inovasi yang dilakukan dalam memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengurusan ijin. Dulu rata-rata 25 hari, sekarang dapat diselesaikan menjadi dua hari, dari standar pengurusan perijinan selama tiga hari. 
KP3M Kabupaten Barru ini beberapa kali meraih penghargaan.
Tahun 2011 meraih penghargaan bintang 1 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dua tahun kemudian, unit pelayanan publik ini juga mendapat peringkat ketiga dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik atau citra pelayanan publik kategori PTSP.
Prestasi yang diraih KP3M Kabupaten Barru seiring dengan kemajuan yang terjadi di daerah tersebut khususnya dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 7,41 persen pada tahun 2011 menjadi 7,77 persen pada tahun 2012, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,6 persen. Semua itu merupakan buah dari kerja keras Bupati dan jajaran pemerintah kabupaten Barru yang sangat fokus terhadap pelayanan, yang telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, yakni tahun 2010-2025.
Kepala KP3M Syamsir mengatakan, awalnya KP3M mendapat mandat untuk mengurus 129 ijin yang tersebar di 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tujuh kecamatan yang terdiri dari 40 desa dan 14 kelurahan. Setelah terbitnya Perda No. 6/2008, KP3M Kabupaten Barru hanya mengurus tujuh jenis ijin ini mulai tahun 2010 sampai 2011. Kemudian ditambah dua jenis ijin lagi pada tahun 2012 sehingga menjadi sembilan jenis perijinan.
Memasuki tahun 2013, KP3M secara utuh mengurus 22 jenis perijinan, empat perijinan diantaranya masih berretribusi, yakni ijin gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin trayek, dan ijin usaha perikanan (IUP). Ijin-ijin itu merupakan hasil penyederhanaan dari 129 perijinan yang ada sebelum terbentuknya KP3M.
Kini, masyarakat memperoleh kemudahan dalam permohonan perijinan dan penanaman modal, dengan pemrosesan yang terintegrasi dan terpusat di satu tempat pelayanan. “Dulu pengurusan ijinnya rata-rata 25 hari, sekarang kami mampu mengerjakan rata-rata 1,7 hari, atau dibulatkan menjadi dua hari dari standar pengurusan perijinan selama tiga hari,” ujarnya.
Secara rutin pegawai KP3M selalu melakukan evaluasi kinerja, berdasarkan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh tim independen. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi pegawai, Syamsir mengadakanemployee of the month bagi pegawainya yang senantiasa menggunakan standar pelayanan sesuai dengan slogan KP3M, yaitu Masiga (Ramah, Pasti, dan Gampang). Masiga, dalam bahasa Bugis berarti tanggap. “Kalau masih ada yang kurang ramah, akan langsung ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang belum ada pengaduan terhadap pegawai kami,” tuturnya.
Meski sudah banyak berinovasi KP3M akan terus melakukan pengembangan sesuai tuntutan masyarakat. Pada bulan Juni 2014 mendatang, akan meresmikan sentra pelayanan publik Masiga Center, yang diharapkan berstandar ISO 9001:2008. Selain itu hadir juga mobile service, sms gateway, dan regulasi perbaikan iklim investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Unit pelayanan yang mulai beroperasi secara efektif pada bulan Agustus 2010 ini diawaki oleh 15 personil, termasuk pimpinan kecuali tim teknis, dari tahun 2010 sembilan orang termasuk pimpinan.
KP3M Barru mendapat bantuan dari BKPM, terutama dalam hal teknologi informasi. pada masa transisi, untuk mencapai sistem yang berbasis teknologi, pegawai KP3M sempat mengakali tim anggaran agar perangkat IT dapat diubah dengan bentuk yang sama namun dengan nama yang berbeda. “Hal tersebut dilakukan semata-mata agar inventaris yang dipesan bisa lolos tanpa ada penyalahgunaan,” ujar Faisal Hasman, staf KP3M Kabupaten Barru.
KP3M juga terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan demi menjamin kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang dilayani. Seperti melakukan studi komparatif ke Cimahi, Sragen, Kota Palopo, dan Kota Pare-Pare. Selain itu, pelaksanaan training untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan meningkatkan motivasi. Juga pelatihan mental spiritual dan team building, diklat, seminar, dan sosialisasi perijinan.
Ke depan, sosialisasi akan dengan terjun ke desa dan bertemu langsung kepada masyarakat untuk melihat kebutuhan mereka. Kegiatan tersebut dinilai cukup efektif karena tidak memboroskan. “Dana kecil harus diupayakan seefisien mungkin,” ucapnya.

Sumber : http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/2433-kabupaten-barru-juara-dunia-udang-vannamei

0 Response to "Kabupaten Barru, Juara Dunia Udang Vannamei"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel